Ambon.- Evav-terkini.Com
Penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati, di Provinsi Maluku tahun 2024 perlu diperhatikan secara serius khususnya untuk pihak penyelenggara dan pengamanan. Rabu: 17/04/2024.
27 november 2024 akan dilaksanakan pilkada secara serentak di seluruh wilayah indonesia. Momen ini tentunya akan menyita seluruh pihak dan elemen masyarakat khususnya kepada tim pemenang yang telah mencurahkan seluruh waktu dan tenaga kepada figur dipercaya.
“Tidak bisa dihindari bahwa euforia pilkada akan lebih memanas dan sengit daripada momen pemilihan presiden, wakil presiden, secara anggota legislatif tanggal 14 februari 2024 kemarin. Dalam hal ini khususnya bagi saya di seluruh daerah yang ada di provinsi maluku,”ucap Komisaris Daerah PMKRI MalukU Fredy SIswanto Jamrewav.
Menurutnya ketika pemilu 14 februari kemarin berlangsung, dalam prosesnya terjadi banyak persoalan di 11 Kabupaten/kota seperti adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena temuan pendobolan coblos, terjadinya konflik yang berujung adanya unjuk rasa serta perkelahian, pemalangan, money politik, serta banyak indikasi permainan pengalihan atau pengurangan suara oleh oknum-oknum.
“pada pemilu kemarin, bisa dilihat bahwa tensi pemihan presiden, wakil presiden, anggota DPR RI, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten/Kota, terjadi tendesi dimana-mana yang bahkan berakibat pada persoalan keamanan. Kondisi ini kita katakan sangat tegang, tapi bagi saya secara pribadi kondisi lebih menegangkan akan terjadi pada proses Pemilukada 27 November nanti,” terangnya.
Berbicara Pemilihan kepada daera maka berbicara sosok pemimpin yang nantinya akan memimpin daerah tersebut selama 5 tahun kedepan, maka hal ini tentunya turut membicarakan nasib hidup masyarakat.
“Sosok pemimpin ini akan bertanggungjawab mengurus ratusan ribu hidup masyarakat yang ada didalamnya melalui pengelolaan keuangan dan pembuatan kebijakan. Jika sosok tersebut tidak dipilih dengan baik, maka penderitaan, aksi penolakan, konflik akan terjadi.”tegas Fredy.
“Baginya, proses Pemilu pada bulan februari kemarin perlu menjadi bahan evaluasi yang sangat perlu untuk diperhatikan dan dibenahi serta ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.
Perombakan dan peningakatan kondisi sangat penting untuk diperhatikan adalah pihak Penyelengara dalam hal ini Netralitas dan Kredibilitas yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), PPK, Panwascam, PPS,hingga ke KPPS.
“Pihak penyelenggara dan pengawas yaitu kpu dan bawaslu harus bijak dan arif dalam melaksanakan tugas. Begitupun TNI-Polri yang bertugas untuk menjaga keamanan, mereka yang bertugas menjaga keamanan di lapangan perlu diperhatikan secara baik seperti alat kelengkapan serta jumlah personil yang ditugaskan.”tutupnya.
Report: Buyung.
