EvavTerkini,com – Dalam Rensta Dinas Pemukiman Dan Perumahan Kabupaten Maluku Tenggara, pada tahu 2023 ini akan berencana membangun 90 unit rumah baru yang layak huni di kawasan Ohoijang dan Watdek.
” pada tahun ini kita akan menangani rumah, FSU, yakni drenase, jalan lingkungan dan sanitasi yang lokasinya di Ohoijang Watdek.
Pernyataan ini di sampaikan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Agan Ifat Bachri STTPM, SI melalui Kasubag Perencanaanya Syahril ST, di ruang kerjanya 30/1/23.
Kata Syahril, selain Perumahan pihaknya pun sudah mengusulkan reklamasi, namun berhubung keterbatasan anggaran jadi belum bisa terlaksana.
Lebih lanjut di katakan, Pemerintah Pusat sendiri menginginkan adanya hal yang sama, namun syartnya harus lebih awal ketersediaan reklamasi, barulah ada kelanjutan pembangunan.
Selain itu, adanya reklamasi maka akan di bangun Ruang Terbuka Pablik (RTP) yang akan di bangun oleh Balai Perumahan yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Lebih lanjut kata Syahril, sebenarnya perencanaan ini telah di usulkan sejak tahun lalu, namun terbentur anggaran, sehingga pada tahun ini 16 Milyar hanya di peruntukan untuk Datintegrat.
Lanjut Syahril, kalau anggaran yang bersumber dari APBD hanya di peruntukan untuk jalan lingkungan dan ini merupakan sesuatu yang rutin setiap tahunya.
Dinas Perkim sendiri terdapat 4 bidang masing – masing, Pertanahan, Kawasan Pemukiman, Perumahan, Sekretariat yang mana pada tahun ini bidang Pemukiman mengelola Datingterasi di wilayah Ohoijang dan Watdek, terangnya.
Perlu di ketahui, Ohoijang sang Watdek masuk dalam kawasan datingtegrasi, jadi sangat jelas jika pada tahun 2023 ini hanya pembangunan pada wilayah darat saja termasuk rumah tidak layak huni pun akan di bangun.
Untuk rumah warga sebanyak 90 unit yang pada tahun ini akan di bangun baru pada kawasan tersebut yang juga masuk dalam zona kawasan kumuh dan merupakan prioritas Pemerintah Pusat.
Selain akan di bangun kembali, Pemerintah Daerah (Pemda) akan membantu dalam pembuatan sertifikat bagi warga yang belum memiliki sertifikat tanah dan bangunanya yang biayanya melalui Kementerian terkait.
Olehnya itu, setiap rumah yang maundi bangun harus dapat memastikan surat pelepasan atau jual beli sudah di kantongi maka akabn mempermuda proses pembuatan sertifikat rumahnya.
Perlu di ketahui, pada tahun 2023 ini, 70 unit rumah kumuh di kawasan bibir pantai tertunda pembangunanya, mengingat reklamasi pantai yang belum realisasi, sehingga anggaran pun di pending juga.
Selain itu juga ada jalan lingkungan yang di bangun pada tahun ini, namun pekerjaanya hanya pada wilayah sekitar Kota Langgur terutama kawasan Ohoijang dan Watdek.
Ada juga pekerjaan jalan yang lebih besar seperti KSU, selain perbaikan jalan lingkungan yang rusak, ada pula jalan hotmix yang di Overlay ulang termasuk dranasenya di perbaikanya bersumber dari DAK, sementara interfensi APBD hanya sebesar 3 Milyar, beber Syahril.(Saad)
