Malra.-
Ketua Tim pemenangan pasangan Cabup Malra Djamaludin Koedoeboen, SH, MH dan Cawabup Malra Wilibrodus Lefteuw, SH, Abe Efruan, S. Pd dalam orasi politiknya di Ohoi Letman Kecamatan Kei Kecil Senin (30/9-1024) mengatakan, pembangunan di Maluku Tenggara hingga saat ini pemerintah daerah hanya cendrung pada kelompok tertentu.
Menurut Efruan yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Malra itu, Pemerintah daerah tidak memiliki konsep keadilan dan pemerataan pembangunan bagi seluruh masyarakat Maluku Tenggara.
” Saya tahu, perkembangan pembangunan di Malra saat ini. Pemerintah daerah harus adil, ada perikanan, pertanian. Pemerintah daerah harus menyentuh dan melihat hal ini, jangan hanya saja dinikmati oleh oknum, kelompok tertentu, ” tandas Efruan
Iya mencontohkan salah satu kasus, angka stunting dan angka kemiskinan yang masih tinggi di Maluku Tenggara.
” Contoh Angka stunting yang masih tinggi dan kemiskinan masih tinggi di Maluku Tenggara, ” bebernya
Hal yang sama juga disampaikan Cawabup Wilibrodus Lefteuw, SH. Iya mencontohkan Oho Letman yang sampai saat ini masih sulit memperoleh air bersih.
” Saya dan rekan-rekan sudah pernah ada bantuan yang masuk di Ohoi ini (Letman) dan saya menjadi saksi ketika ada anggaran yang dibahas di DPRD Ohoi Letman selalu dihapus dari daftar, ” ujar Lefteuw.
Cabup Djamaludin Koedoeboen, SH, MH dalam orasinya mengajak masyarakat Maluku Tenggara agar cerdas dalam menentukan pemimpinnya, Koedoeboen mengingatkan hendaknya Jagan lagi memilih pemimpin yang akan menyengsarakan masyarakat sendiri, kata Cabup yang juga aktivis hukum itu, pilih pemimpin yang mengerti visi dan misi dan program kedepan.
” Hendaklah memilih calon pemimpin yang tidak lagi membuat kita sengsara, menderita, lagi lima tahun kedepan. Pilih kepala daerah yang cerdas mengerti, punya visi misi dan program kedepan untuk daerah ini, ” ajaknya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Maluku Tenggara Minduchri Kudubun, SE dalam kampanye politiknya mengingatkan kepada para Pejabat dan Kepala Ohoi agar berhati-hati dalam mengelola dana desa.
” Saya ingatkan, berkaitan dengan pengelolaan keuangan ohoi, informasi juga saya dapat bahwa Camat, pejabat dan kepala desa berkomitmen untuk separuh dana desa dipakai untuk membuat posko pemenangan calon tertentu, ” cetusnya
Kudubun yang juga Ketua DPC PKB Kabupaten Maluku Tenggara itu mengatakan ada ASN yang diintrogasi oleh Pejabat dan Kepala Ohoi untuk pasangan Cabup dan Cawagub tertentu.
” Ada ASN yang diintrogasi apabila tidak mengikuti pejabat dan kepala Ohoi untuk memilih salah satu calon tertentu, lanjut Kudubun, ini sangat disayangkan, ” kesalnya.
Sebagai informasi, pasangan DAMAI dalam kontestasi Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara periode 2024 – 2029 diusung oleh 3 Partai antara lain Partai NasDem, Partai Gerindra, dan Partai PKB, dengan akumulasi 8 kursi.
Warga yang hadir dalam kampanye pasangan DAMAI tersebut diperkirakan berjumlah ratusan orang.
Buyung**
